KAMIKAJA, *Puncak, Papua Tengah* — Sebanyak empat anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dari Kodap III Sinak secara resmi menyatakan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Prosesi yang berlangsung khidmat ini dilaksanakan pada Rabu (9/7/2025) di halaman Markas Koramil 1717-02/Sinak, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, pada pukul 13.50–14.50 WIT.
Keempat eks anggota KKB tersebut merupakan bagian dari kelompok pimpinan Tenius Kulua dan Kalenak Murib. Mereka adalah Enden Tabuni alias Petiago, Erenus Tabuni alias Sembilan, Kilistu Murib, dan Yopi Tabuni. Dalam momen tersebut, mereka secara terbuka menyatakan kesediaan kembali ke pangkuan NKRI dan meninggalkan jalan kekerasan. Ikrar dibacakan secara langsung dan ditandatangani di hadapan aparat keamanan, pemerintah daerah, tokoh agama, dan tokoh adat setempat.
Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk nyata sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat dalam menciptakan iklim damai dan kondusif di wilayah Papua. Pendekatan persuasif yang selama ini dikedepankan terbukti efektif menyentuh sisi kemanusiaan kelompok yang berseberangan, sehingga mereka mau kembali dan berkontribusi dalam pembangunan.
Seluruh proses berjalan aman, tertib, dan penuh haru. Para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat yang hadir menyambut baik langkah ini dan menyatakan komitmen untuk terus menolak kehadiran KKB di wilayah mereka.
Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., yang didampingi Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz Kombes Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum., menyampaikan bahwa proses ini adalah hasil dari kerja kolaboratif semua pihak.
“Proses kembali ke pangkuan NKRI ini tidak berdiri sendiri, tapi merupakan buah dari sinergisitas seluruh elemen – aparat keamanan, pemerintah, dan tokoh-tokoh lokal. Kami percaya bahwa Papua yang aman dan sejahtera bisa diwujudkan melalui pendekatan yang menyentuh hati,” ujarnya.
Sementara itu, Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz, Kombes Pol. Yusuf Sutejo, S.I.K., M.T., menambahkan:
“Langkah ikrar setia ini merupakan bukti bahwa pendekatan humanis dan dialog terbuka dapat membuka jalan bagi perdamaian yang berkelanjutan di Papua. Rekonsiliasi adalah wujud kemanusiaan yang hakiki; setiap anak bangsa memiliki tempat untuk kembali dan masa depan yang bisa dibangun bersama. Kami mengajak semua pihak untuk terus mendukung proses ini agar tercipta kondisi yang aman, nyaman, dan mendukung pembangunan bagi masyarakat Papua.”
Pernyataan ikrar kesetiaan ini diharapkan menjadi titik balik bagi kelompok lain untuk turut serta dalam upaya damai dan meninggalkan aksi-aksi yang mengganggu stabilitas. Pemerintah menegaskan bahwa ruang rekonsiliasi dan pembangunan terbuka luas bagi siapa saja yang ingin kembali dan bersama-sama membangun Papua dalam bingkai NKRI yang damai, sejuk, dan bermartabat. (*)
